Trending

Benarkah Bisnis Hotel Akan Rontok Akibat Larangan PNS Rapat di Hotel

Aturan Larangan PNS rapat di hotel Ibarat Hantu di Siang Bolong

Perbincangan tentang menurunnya bisnis hotel terus menghangat sejak adanya aturan pemerintah larangan PNS rapat di hotel, tentu saja ini telah memberikan pukulan telak bagi perkembangan bisnis hotel terutama di banyak daerah,

Benarkah Bisnis Hotel Akan Rontok Akibat Larangan PNS Rapat di Hotel

Image by : Eddi Aguirre 

Banyak kawan – kawan saya yang pengusaha hotel dan Executive di beberapa hotel berbintang menyampaikan pandangan yang berbeda- beda . akibat aturan baru tersebut tersiar kabar beberapa waktu lalu beberapa pekerja hotel – hotel Makassar dibawah naungan PHRI langsung turun ke jalan menentang adanya aturan baru tersebut, hal ini di ikuti beberapa hotel yang mengeluhkan hal yang sama dengan caranya masing – masing

Disisi lain, banyak informasi bahwa karyawan hotel dibeberapa daerah telah menjadi korban, terpaksa di rumahkan akibat keadaan tersebut bahkan beberapa fasilitias dan layanan hotel terpaksa di kurangi agar hotel bisa tetap bernafas.

Seperti yang dikatakan ketua PHRI Ibu Yanti Sukamdani pada meeting Tahunan PHRI, Telah terjadi penurunan 5 – 20% tingkat hunian hotel periode November – Desember di seluruh Indonesia, tentu saja ini kabar buruk yang harus memaksa para pengelola hotel harus berfikir kreatif agar bisa bertahan. Sementara disisi pemerintah disampaikan juga bahwa dalam kurun waktu 2 bulan yakni bulan November – Desember 2014, di 61 kementrian telah terjadi penghematan sekitar 5 trilliun, tentu saja ini juga angka yang cukup besar yang bisa di alokasikan untuk kepentingan pembangunan

Memang selalu terjadi, bahwa setiap policy baru selalu membawa dampak yang baik dan tidak baik bagi sebagian kelompok orang, tentu saja yang sangat terpukul oleh aturan larangan PNS rapat di hotel adalah industry perhotelan yang membuat bisnis hotel menjadi sedikit goyah, tetapi pertanyaanya benarkah itu berlaku bagi semua hotel ?

Jika di lihat dari segmentasi pasar di bisnis hotel, secara sederhana dan garis besar terbagi menjadi 4 bagian yaitu Business Individual, Corporate sector, Travel agent, Online, Government dan MICE ( meeting, Incentive, Connvention and Exhibition) Setiap hotel memiliki strategi bisnis hotel yang berbeda, beberapa hotel memfokuskan diri meraup pasar corporate, sebagian lagi memperkuat diri dengan pasar business individual, sebagian lain mentargetkan pasar government sebagai penghasil tingkat hunian tertinggi .

Lalu pasar mana yang sebenarnya mengalami dampak paling besar akibat larangan PNS rapat di hotel ? tentu saja pasar MICE mengalami tergoncang cukup besar, terutama di pada meeting karena secara nasional memang pasar meeting dari government menjadi incaran hotel – hotel karena memang pasanya sangatlah besar jika di bandingkan dengan MICE dari pasar korporasi . Pasar MICE dari government inilah yang juga ikut memunculkan hotel – hotel baru dengan menambah fasilitas meeting room dan ballroom

Lalu apakah dengan menurunnya MICE government bisnis hotel akan gulung tikar ? Jawabanya belum tentu , tergantung dari segmentasi pasar mana yang dibidik , jika memang selama ini pasarnya sangat tergantung pada government sector , tentu ini pil pahit yang harus di telan . tetapi bagi hotel-hotel yang selama ini mentargetkan pasar bisnisnya secara seimbang, tentu dampaknya tidak terlalu buruk .

Lalu siapakah yang patut di salahkan akibat aturan baru ini ? Pemerintahkah ? Para pemilik Hotelkah atau Pengelola Hotelnya . Saya bisa jawab bahwa tidak ada yang perlu di salahkan .
Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur Negara ini, apalagi sejak pemerintahan ini dibentuk salah satu programmnya adalah penghematan anggaran, namun perlu juga di lihat dampak buruk bagi neraca keuangan negara yang juga akan mengalami penurunan pajak hotel dan restoran, sekarang tinggal di bandingkan saja antara pendapatan pajak hotel dan restoran dengan penghematan yang di dapat, mana yang lebih besar ? selain itu dampak sosial yang mulai terasa dengan adanya beberapa hotel terpaksa mengurangi tenaga kerja juga harus dipikirkan. namun demikian Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan supply dan demand juga harus menjadi perhatian, aturan tentang berdirinya hotel baru harus mulai di kontrol di setiap daerah agar bisnis perhotelan tetap sehat sehingga terhindar dari perang harga.

Pemilik modal ataupun Pemilik hotel juga harus mulai berhati-hati dalam menerjuni bisnis hotel, dimana diperlukan konsep dan target pasar yang jelas agar tidak terkaget-kaget ketika terjadi perubahan semacam ini, kalkulasikan dengan benar sebelum menggelontorkan uang dalam bisnis hotel, jangan karena bisnis hotel ini sedang bertumbuh, lalu ramai- ramai mulai ikut-ikutan menerjuni bisnis ini, apalagi akan ada banyak hotel baru bermunculan, yang hal ini juga akan menambah ribuan kamar baru di industry perhotelan beberapa tahun kedepan di Indonesia.

Pengelolapun juga harus merubah gaya dalam menahkodai sebuah hotel, karena selain internal, bisnis ini sangatlah rentan dengan kondisi external, misalnya berkurang atau bertambahnya maskapai penerbangan suatu daerah, Travel Advisory dari Negara lain, Perubahan Government policy, Perubahan Tata Kota, dll dapat memperngaruhi bisnis hotel, untuk untuk itu para pengelola harus punya telinga yang lebar untuk mendapatkan informasi dan Mata yang besar untuk selalu melihat apa yang terjadi.

Intinya untuk bisa tetap bernafas, pengelola harus selalu menjaga keseimbangan pasar baik itu pasar business individual , corporate, on line distribution channel, government sector ataupun MICE secara cermat lagi pula cerdas

Dalam hal ini PHRI juga tidak tinggal diam, terbukti mereka telah langsung datangi DPR komisi X megeluhkan aturan larangan PNS rapat dihotel, begitu juga kepada mengundang pemerintah untuk bersama sama mencari solusi terbaik bagi bisnis hotel. Kabar baiknya adalah, seperti apa yang di katakan oleh menteri Pariwisata, Kemungkinan ada 3 Hasil Kaji Ulang aturan larangan PNS rapat di hotel yaitu 1) pelaksanaannya di tunda 2) kata katanya diganti dari dihentikan menjadi dibatasi. 3). atau tetap di larang.

Apapun keputusan aturannya nanti, jangan sampai menghentikan laju bisnis pariwisata di Indonesia, termasuk bisnis hotel dan Bisnis Restoran yang akan secara langsung atau tidak langsung membawa dampak sosial semakin besar

Mari kita tunggu , Semoga Bermanfaat !

http://www.adithraharjo
@adithraharjo @rahasiarestoran @hospitalityindo
Previous Post Next Post